Selasa, 12 Juni 2012

SISTEM POLITIK DI INDONESIA


SISTEM POLITIK DI INDONESIA
A.    Hakikat Sistem Politik.
1.      Pengertian Sistem.
Menurut The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, sistem adalah satuan dari bagiam-bagian yang kadang terdiri dari sejumlah bagian utama dan sejumlah bagian yang kurang penting. Bagian-bagian itu bekerja sama sesuai dengan tujuan sistem yang bersangkutan.
2.      Pengertian Politik.
Ada banyak definisi tentang politik, berikut dikemukakan beberapa definisi tersebut.
a.       Austin Ranney mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan.
b.      Harold D.Laswell menyebut bahwa politik itu menyangkut proses penentuan who get what, when, and how atau siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.
c.       Ramlan Surbakti mendefinisikan politik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu.
3.      Sistem Politik.
Dengan berpikir sistematik, politik dipahami sebagai sebuah sistem yaitu sistem politik. Sistem politik merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam memengaruhi dan menentukan siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.
Aspirasi rakyat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu tuntutan, dukungan, dan sikap apatis.
a.       Tuntutan adalah keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya harus diperjuangkanmelalui cara-cara dan menggunakan sarana politik.
b.      Dukungan adalah setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan, kepentingan dan tindakan pemerintah dalam sistem politik.
c.       Sikap Apatis (tidak peduli) warga negara terhadap kehidupan politik juga dapat menjadi input bagi sistem politik.
B.     Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia.
1.      Suprastruktur Politik Indonesia.
Suprastruktur politik Indonesia yaitu lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suprastruktur berkaitan dengan suasana kehidupan politik negara. Suprastruktur disebut juga struktur politik pemerintahan dan negara, yang berarti sebagai lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam suprastuktur politik terdapat komponen-komponen, dimana komponen tersebut dalam hal kompekls yang berhubungan tentang lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan dengan lembaga negara lain.

Ada 3 Macam Suprastruktur Politik Indonesia adalah sebagai berikut.
a.       Lembaga Eksekutif.
b.      Lembaga Legislatif.
c.       Lembaga Yudikatif.
Berikut ini uraian tentang lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik di indonesia.
a.       Presiden dan Wakil Presiden.
b.      Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
c.       Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
d.      Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
e.       Mahkamah Agung (MA).
f.       Mahkamah Konstitusi (MK).
g.      Komisi Yudisial (KY).
h.      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2.      Infrastruktur Politik Indonesia.
Infrastruktur politik adalah struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut socio-political sphere yang berarti suasana kehidupan politik rakyat yang terdapat didalam masyarakat dan yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga-lembaga negara pemerintahan. Infrastruktur politik indonesia adalah suasana kehidupan politik rakyat indonesia yag terdapat di dalam masyarakat indonesia memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara indonesia dalam menjalankan pemerintahan indonesia.
Lima komponen yang tergolong dalam infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat sebagai berikut.
a.       Partai Politik (PARPOL).
b.      Kelompok Kepentingan (interst group).
c.       Kelompok Penekan (pressure group).
d.      Media Komunikasi Politik (media political communication).
e.       Tokoh Politik.
C.    Sistem Politik di Berbagai Negara.
1.      Dinamika Politik Indonesia.
Dinamika politik suatu bangsa merupakan gambaran tentang stabilitas politik bagsa tersebut. Stabilitas politik sering juga dipengaruhi oleh kewibawaan pemerintah, yaitu dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, baik masa, grup elite yang mendukung pemerintah, maupun yang beroposisi memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan programnya.
Dinamika politik indonesia dapat kita lihat dengan menggambarkan kehidupan politik indonesia pada masa pemerintahan orde lama, orde baru hingga masa reformasi sekarang ini.
Berikut ini pendapat Arbi Sanip yang membagi dinamika politik indonesia menjadi 3 kelompok.
a.      Kehidupan Politik pada Masa Orde Lama.
Orde lama brlangsung tahun 1945 – 1967 pada masa ini terjadi perubahan sistem politik demokrasi konstitusional menjadi sistem politik demokrasi terpimpin. Di era pemerintahan Soekarno terutama setelah Dekrip Presiden 5 juli 1959 yang ditandai dengan dimulainya tonggak demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965.
Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin antara lain sebagai berikut.
1)      Dominas oleh Presiden, artinya Presiden Soekarno sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2)      Terbatasnya peranan partai politik.
3)      Berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan militer dalam hal ini ABRI sebagai unsur sosial politik (Meriam Budiardjo).
Ir. Soekarno yang dibanggakan akhirnya menimbulkan kekecewaan dibanyak daerah. Hal ini menyebabkan tibulnya pemberontakan yang menelan banyak korban. Presiden Soekarno ternyata menyimpang dari prinsip-prinsip negara demokrasi. Dengan peristwa tersebut berakhirlah kekuasaan soekarno.
Berikut ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebagai berikut.
1)      Kaburnya sistem kepartaian dan lemahnya peranan partai.
2)      Peranan parlemen yang lemah
3)      Jamina hak-hak dasar warga negara masih lemah
4)      Terjadi sentralisasi kekuasaan pada hubungan antara pusat dan daerah
5)      Terbatasnya kebebasan pers sehingga banyak media massa yang tidak boleh terbit.
b.      Kehidupan Politik pada Masa Orde Baru.
Orde Baru berlangsung tahun 1967-1999. Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik demokrasi terpimpin menjadi demokrasi pancasila. Pemerintahan orde baru dimulai setelah kekuasaan Soekarno sebagai Presiden RI pada waktu itu berakhir. Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin dengan pemusatan kekuasaan pada presiden. Pada akhirnya pemerintahannya berakhir karena tidak ada dukungan dari rakyat. Selanjutnya pemerintahan digantikan oleh Soeharto sebagai President RI. Pemerintahan orde baru bertujuan memperbaiki kegagalan yang terjadi pada waktu pemerintahan Soekarno, yaitu orde baru berusaha memantapkan kehidupan politik nasional dengan menyelenggarakan kepemimpinan nasional secara periodik setiap lima tahun.




c.       Kehidupan Politik pada Masa Reformasi.
Masa Reformasi berlangsung tahun 1999-sekarang. Pada masa ini terjadi perubahan dari sistem politik sentralisasi menjadi sistem politik yang mengarah pada kemandirian daerah  (otonomi daerah ). Pada masa reformasi indonesia mulai memperbaiki kehidupan politiknya. Kehidupan politik yang ingin diciptakan adalah kehidupan demokratis, karena dengan sistem politik demokratis inilah indonesia berharap dapat mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu terhadap jaminan penghargaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi warga negara.

2.      Pelaksanaan Sistem Politik di Indonesia.
Pembagian sistem politik menurut Samuel Hutington, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila di indonesia di dasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Dalam demokrasi pancasila setiap individu diberi kebebasaan dengan didasari tanggung jawab sosial dan dijiwai semangat kekeluargaan, sehingga dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila tidak mengenal tirani minoritas ataupun dominasi mayoritas.
Berikut sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di indonesia.
a.       Ide kedaulatan rakyat.
b.      Negara berdasarkan atas hukum.
c.       Berbentuk republik.
d.      Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
e.       Pemerintah yang bertanggung jawab.
f.       Sistem perwakilan.
g.      Sistem pemerintahaan presidensial.
Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila-sila pancasila, di antaranya sebagai berikut.
a.       Kebebasan yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa.
b.      Pengakuan tinggi terhadap harkat dan martabat seseorang.
c.       Peningkatan persatuan dalam hidup bersama.
d.      Pengakuan perbedaan atas individu, kelompok, ras, suku, budaya, dan agama.
e.       Pengakuan adanya hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, dan suku.
f.       Perbedaan ke arah kemanusiaan yang adil dan beradab.
g.      Musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang adil dan beradab.
h.      Keadilan sosial sebagai cita-cita bersama.



3.      Sistem Politik di Negara Liberial dan Negara Komunis.
a.      Sistem Politik Liberial.
Sistem politik liberial, memberikan kebebasan setiap individu untuk melakukan apa saja yang ingin dilakukannya untuk mencapai kesejahteraanny. Karena sistem politik ini sangat mengutamakan kepentingan individu dan mengabaikan masyarakat. Sistem filsafat demokrasi liberial adalah liberialisme. Artinya yaitu paham yang mengutamakaan kebebasaan, setiap orang diberikan kebebasaan yang bertanggung jawab agar tidak mengganggu kebebasaan orang lain.
b.      Sistem Politik Komunis.
Sistem politik komunis memiliki sistem filsafat komunisme, yaitu paham yang mengutamakan masyarakat. Dalam negara ini pemerintah yang memegang kontrol, pemerintah yang mengendalikan kehidupan setiap individu. Individu harus patuh terhadap peraturan pemerintah, meskipun tidak terdapat jaminan terhadap hak-hak asasinya. Hak-hak asasi warga negara tidak dilindungi, tidak dihormati melainkan hak asasi tersebut dikorbankan untuk kepentingan pemerintahan.
c.       Sistem Politik Pancasila.
Sistem politik pancasila berkembag di indonesia, pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life digunakan sebagai  pegangan dan petunjuk dalam menghadapi masalah pada kehidupan sehari-hari. Dalam sistem politik pancasila, untuk mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera, dan tentram adalah dengan menggunakan keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat. 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar